Seratus Institute

Hallo sobat100,

Tanggal 24 Oktober 2018 diperingati sebagai Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Artikel kali ini tim100 akan membahas mengenai Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) / United Nations Day dan sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Sobat100, Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hari yang diperingati setiap tahun pada tanggal 24 Oktober sejak tahun 1948. Tujuannya adalah untuk merayakan hari bersejarah PBB, 24 Oktober adalah hari di mana organisasi ini terbentuk di tahun 1945.

Pada hari Selasa, 25 September 2018 menjadi tanggal dimulainya perhelatan Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) ke-73 di New York tahun ini, di mana perwakilan tinggi dari hampir 200 negara berkumpul untuk membahas masalah politik dan kebijakan paling penting yang mempengaruhi dunia sekarang.

Pada Sidang Majelis Umum PBB tahun ini ada lima topik krusial yang akan dibahas oleh para pemimpin dan perwakilan negara dunia dalam Sidang Majelis Umum PBB, yakni: isu seputar Rohingya, Suriah, Iran, Palestina, dan Korea Utara.^[1]

Berikut lima hal penting mengenai Sidang Umum PBB ke-73 :

1. Rohingya

Sidang UNGA tahun ini dilaksanakan hanya beberapa pekan setelah Tim Pencari Fakta badan HAM PBB menyatakan bahwa militer Myanmar bertanggungjawab penuh atas tindak genosida terhadap kelompok etnis muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Laporan itu merekomendasikan bahwa kepemimpinan militer negara itu harus dituntut atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di Negara Bagian Rakhine tahun lalu, di mana sekitar 700.000 orang Rohingya dipaksa meninggalkan rumah mereka. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan bulan lalu bagi Myanmar untuk bertanggung jawab atas "salah satu krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia terburuk di dunia".

Duta besar AS untuk PBB Nikki Haley menyerukan tindakan yang kuat dan segera terhadap kepemimpinan Myanmar, sementara duta besar China Wu Haitao telah mendesak pendekatan yang lebih lunak berdasarkan "bantuan konstruktif". Pengadilan Pidana Internasional mengatakan mereka memiliki yurisdiksi untuk mengajukan dakwaan terhadap para pemimpin militer tetapi pemerintah negara itu telah menyangkal ini, dan menolak semua laporan PBB. "Pertemuan para pemimpin di Majelis Umum di New York memiliki kesempatan emas untuk mengirim pesan yang kuat dan membuka jalan bagi keadilan bagi Rohingya dan untuk etnis minoritas yang diserang di Myanmar utara," kata Sherine Tadros, Kepala Perwakilan Amnesti International di Markas PBB New York. "Negara harus melihat kebohongan dan penipuan Myanmar yang berulang, dan membangun mekanisme independen untuk mengumpulkan dan melestarikan bukti kejahatan di bawah hukum internasional sebelum terlambat."^[1]

2. Suriah

Beberapa bulan sebelum Sidang UNGA, dunia kembali menyaksikan eskalasi krisis kemanusiaan dan pertempuran akibat konflik menahun di Suriah. PBB telah memperingatkan tentang meningkatnya fenomena pengungsi internal di Suriah ketika pasukan pemerintah maju untuk mengambil kembali petak-petak negara yang masih di bawah kendali kelompok-kelompok pemberontak. Tentara Suriah, yang didukung oleh kekuatan udara Rusia, sedang melakukan operasi militer di provinsi utara Idlib --yang menampung tiga juta warga sipil-- saat UNGA 2018 berlangsung.

PBB telah memperingatkan "bencana kemanusiaan terburuk" abad ini dapat terjadi. Para pejabat PBB telah meminta semua pihak untuk memastikan bahwa korban sipil dihindari, tetapi tidak ada tanda-tanda peringatan ini diperhatikan. "Jika kita melihat tiga juta orang yang melarikan diri menuju ke perbatasan Turki, ini adalah skenario yang jauh lebih besar daripada kapasitas semua organisasi kemanusiaan disatukan," kata koordinator kemanusiaan regional PBB untuk krisis Suriah, Panos Moumtzis mengatakan pekan lalu. Idlib diharapkan akan banyak dibahas melalui pertemuan tingkat tinggi di Majelis Umum tahun ini.^[1]

3. Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina

Sidang Majelis Umum PBB tahun ini juga terjadi beberapa bulan setelah Amerika Serikat menghentikan donasi untuk Badan PBB Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA), menyebabkan lembaga yang mengurus hampir 5 juta jiwa pengungsi Palestina itu mengalami defisit besar dana operasional. UNRWA didirikan pada tahun 1949 setelah pengusiran orang-orang Palestina selama Nakba, dan telah menjadi lembaga tempat bagi jutaan orang-orang Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan negara-negara tetangga seperti Yordania dan Suriah, menggantungkan hidupnya.

AS secara historis telah menjadi donor utama, tetapi sejak pemerintahan Presiden Donald Trump, pendanaan yang datang dari Washington menurun drastis.
Penasihat senior Trump, Jared Kushner menulis dalam email yang dibocorkan, bahwa UNRWA "korup, tidak efisien dan tidak membantu perdamaian" dan mengkritik dukungannya bagi hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka.

Kerugian pun telah dirasakan oleh UNRWA dan para pengungsi Palestina. Organisasi itu telah mem-PHK 158 guru dan 194 pekerja kontrak. Pengoperasian banyak sekolah, rumah sakit dan fasilitas lainnya juga telah terancam.

Dewan Nasional Palestina telah meminta pemerintah di seluruh dunia untuk menggunakan Majelis Umum untuk menentang AS. Turki telah melipat gandakan kontribusinya sejak AS mengakhiri dukungannya, tetapi PBB memerlukan lebih banyak dana, untuk mengatasi defisit badan itu yang mencapai sebesar US$ 217 juta. "Jika kami tidak dapat memenuhi defisit ini pada akhir tahun, semua layanan UNRWA akan dipertaruhkan, apakah pendidikan, medis atau sosial," kata jurubicara UNRWA Huda Saeebi.^[1]

4. Iran

Presiden AS Donald Trump menggunakan pidato Majelis Umum pertamanya tahun lalu untuk menentang Iran, menyebut negara itu sebagai "kediktatoran yang korup" dan mengkritik Teheran karena memberikan dukungan bagi Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Hezbollah. Tampaknya tidak mungkin Trump akan menahan lidahnya tahun ini menyusul penarikan dramatisnya dari kesepakatan nuklir Iran (JCPOA 2015) pada bulan Mei. Retorika perseteruan terhadap Iran bisa membuat marah sekutu Eropa, yang bertekad untuk menyelamatkan perjanjian bersejarah itu.

Presiden Iran Hassan Rouhani berada di New York, yang dengan sendirinya memprovokasi perdebatan di Iran. Kelompok garis keras di negara itu menyerukan agar Rouhani ikut menarik diri dari JCPOA sebagai protes terhadap langkah AS, namun di sisi lain, kelompok reformis mendesaknya untuk menyampaikan pesan perdamaian dan diplomasi. "Orang-orang garis keras tidak menginginkan apa pun selain bagi Iran untuk menjadi lebih terisolasi secara internasional," kata Holly Dagres, peneliti non-tetap di Atlantic Council. "Di sisi lain, mereka yang mencari kesepakatan dengan Barat, yakni para reformis dan pragmatis, percaya bahwa jika Rouhani tidak menghadiri Majelis Umum, itu akan merugikan kedudukan diplomatik Iran."

Dagres mengharapkan Rouhani akan mengulangi beberapa pernyataan masa lalunya di New York. "Ini termasuk bagaimana Amerika Serikat menjadi lebih terisolasi karena kebijakan administrasi Trump ... dampak sanksi, dan klaim bahwa Iran adalah negara yang tangguh yang telah mengalami kondisi yang jauh lebih buruk. Rouhani juga akan fokus pada isu-isu regional termasuk bagaimana Tehran berjuang melawan ISIS di Irak dan Suriah." Presiden Iran juga dapat mengharapkan kritik pedas dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang tahun lalu memperingatkan delegasi bahwa perluasan pengaruh Teheran di kawasan sangat berisiko mendestabilisasi Timur Tengah.^[1]

5. Korea Utara

Dalam Sidang Majelis Umum PBB 2017, dunia menjadi saksi ketika Presiden Donald Trump berpidato mengumbar retorika bahwa Amerika Serikat akan menyerang Korea Utara, yang kemudian dibalas dengan retorika serupa oleh Menlu Korea Utara Ri Yong-ho. Itu menjadi salah satu titik nadir seputar relasi kedua negara di panggung multilateral setingkat PBB, ketika AS-Korut bertukar retorika panas di tengah tensi tinggi terkait Semenanjung Korea, yang dipicu oleh rudal dan persenjataan nuklir negara beribu kota Pyongyang tersebut.

Namun, jelang Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, dunia telah melihat perkembangan besar di Semenanjung Korea, termasuk perjanjian perdamaian bersejarah antara Korea Utara dan Korea Selatan di Panmunjom pada bulan April 2018 dan pertemuan antara Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura pada bulan Juni, di mana keduanya berjanji untuk bekerja menuju "denuklirisasi lengkap" Pyongyang. Kesepakatan itu memang tak mendetail dan keberlanjutannya mengalami pasang surut serta tidak dapat diprediksi sejak itu.

Pada bulan Agustus 2018, Trump membatalkan rencana perjalanan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Korea Utara dengan alasan kurangnya kemajuan menuju denuklirisasi. "Perubahan nada dan suasana terkait isu Korea Utara akan berbeda 180 derajat dari tahun lalu," kata Mark Fitzpatrick, Direktur Eksekutif International Institute for Strategic Studies Kawasan Amerika. Namun, pada tanggal 6 September, Trump mengunggah Twit antusias, "Kim Jong-un dari Korea Utara memproklamirkan 'iman yang teguh terhadap Presiden Trump'. Terima kasih kepada Kim Jong-un. Kami akan menyelesaikannya bersama!"

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, bertemu Kim pekan ini di Pyongyang, di mana keduanya berjanji untuk membawa perdamaian ke Semenanjung Korea.
"Cahaya hangat KTT Pyongyang antara Korea Utara dan Korea Selatan pasti akan berlanjut melalui Majelis Umum," kata Mark Fitzpatrick. "Presiden Moon bertemu dengan Presiden Trump di New York dan berusaha membujuknya untuk menanggapi secara positif langkah-langkah yang digariskan di Pyongyang (mereferensikan pada KTT Kim Jong-un dan Moon Jae-in pekan lalu) ... untuk secara permanen menutup situs nuklir Yongbyon." "Dengan kata lain, perubahan nada dan atmosfer mengenai masalah Korea Utara akan berbeda 180 derajat dari tahun lalu."^[1]

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang didirikan untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat.

Sejarah Berdirinya PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Pada tahun 1920 telah dibentuk suatu organisasi yang bernama Liga Bangsa-bangsa (League of nations). Konsep liga ini dicetuskan oleh beberapa tokoh inggris dengan tujuan untuk mencegah peperangan terjadi di dunia pada waktu itu. Konferensi yang digelar oleh beberapa menyuaarakan bahwa dengan adanya organisasi internasional akan tercipta perdamaian internasional makadari itu Presiden Amerika Serikat Woodro Wilson pada tanggal 10 januari dibentuk organisasi internasional yang di beri nama Liga bangsa-bangsa ini.

Pada waktu itu Liga Bangsa-Bagsa yang dibentuk memiliki beberapa hasil kemajuan yaitu :

1. Perjanjian locarno (1925)

Perjanjian yang dirundingkan di locarno, swiss, pada tanggal 5 oktober 1925. Isi perjanjian ini membagi wilayah perbatasan eropa menjadi dua bagian. Bagian Barat telah diatur dalam Perjanjian locarno dan untuk bagian timur masih di revisi lagi saat itu. Kemudian klaim Jerman atas Kota Bebas Danzig yang dihuni penduduk Jerman serta wilayah Polandia yang dihuni berbagai etnis disetujui oleh Liga Bangsa Bangsa. Perjanjian locarno ditujukan untuk menyelesaikan sengketa wilayah pasca perang Dunia I.

2. Perjanjian kellog briand (1928)

Pada perjanjian ini Negara penandatangan berjanji untuk menyelesaikan sengketa wilayah atau konflik tanpa menggunakan jalan perang. Pada kenyataanya Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu menciptakan perdamaian dunia dengan adanya Perang Dunia II yang terjadi. Perang Dunia II disebabkan oleh Jerman (pimpinan Hitler), Italia (pimpinan Mussolini, dan jepang berusaha untuk memperluas kekuasaan dengan jalan penaklukan milter ke berbagai wilayah dunia. Perang yang terjadi ini menjadi tanda pengkhianatan atas kesepakatan yang telah dibuat Liga Bangsa-Bangsa.

Saat dunia kacau dengan keadaan perang dan masyarakat dunia membutuhkan perwujudan kedamaian yang nyata sehingga ada sebuah harapan untuk Organisasi yang dapat meciptakan kerja sama antar bangsa yang erat untuk mewujudkan perdamaian dan mengatasi perang yang melanda saat itu. Akibat keadaan dunia semakin kacau dan tak terarah akibat perang membuat presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Wiston Churchiil menggagas pertemuan yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut Piagam Atlantik.

Isi Piagam atlantik sebagai berikut :

• Tidak melakukan perluasan diantara semuanya (negara)
• Menjaga hak setiap bangsa untuk dapat memilih bentuk pemerintahan (tidak campur tangan)
• Mengakui hak semua negara agar turut serta dalam kerjasama ekonomi (pedagangan)
• Mengusahakan perdamaian dunia di setiap bangsa memiliki kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan kemiskinan
• Mengupayakan penyelesaian masalah/sengketa secara damai

Dari isi pokok piagam atlantik menjadi acuan dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian perang dunia II dan menjadi jalan terbentuknya organisasi baru. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dilanjutkan dengan adanya beberapa pertemuan yang mengarah pada pembentukkan PBB yaitu :

1. Tahun 1943 di Moskow telah berhasil dengan adanya Deklarasi Moskow yang berisi tentang keamanan umum, deklarasi ini di tanda tangai oleh Inggris, Amerika Serikat, Rusia, dan cina dalah hal ini negara tersebut mengakui pentingnya organisasi internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia.

2. Pada 21 Agustus 1944 dilakukan konferensi Dumbarton Oaks yang di ikuti oleh 39 negara dan bertempat di Washington DC. Konferensi ini membahas rencana pendirian PBB. Setelah pertemuan ini telah dipersiapkan piagam PBB.

3. Piagam PBB yang yang telah berhasil di rumuskan ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Franscisco. Pada waktu penandatanganan piagam PBB ini di ikuti oleh 50 negara. Selanjutnya ke lima puluh negara tersebut memiliki sebutan Negara pendiri atau original members. Struktur Piagam PBB terdiri dari pembukaan dalam 4 alinea, Batang tubuh yang berisi 19 bab dan 111 butir pasal. Isi Piagam PBB memuat tujuan berdirinya PBB, Asas-asas, badan khusus, tugas dan kewajiban alat kelengkapan PBB, dan Keanggotaan PBB.^[2]

Asas – Asas Berdirinya PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa)

PBB sebagai organisasi internasional yang telah ditetapkan selanjutkan akan bergerak untuk mewujudkan tujuannya dengan berpedang teguh pada asas – asas yang telah ditetapkan berikut penjelasan mengenai Asas- Asas Sejarah Berdirinya PBB :

1. Kedaulatan yang sama

Setiap anggota PBB memiliki kedaulatan yang sama karena PBB didirikan dengan dasar persamaan kedudukan dari semua anggota yang bergabung. hal ini senada dengan ilustrasi peribahasa†berdiri sama tinggi, duduk sama rendahâ€

2. Memenuhi kewajiban

Setiap negara anggota harus memenuhi kewajiban yang telah ada didalam piagam PBB dengan penuh tanggungjawab dan ikhlas (tanpa mementingkan keuntungan dan kerugian)

3. Penyelesaian Perselisihan

Asas PBB selanjutnya yaitu Semua Negara anggota PBB diharapkan menyelesaikan setiap permasalahan baik sengketa wilayah maupun konflik internasional dengan jalan damai dan tidak membahayakan perdaiaman dan keamanan dunia serta berlaku adil.

4. Larangan kekerasan antar negara

Semua negara Anggota PBB harus mencegah adanya tindakan kekerasan atau ancaman terhadap suatu daerah maupun kebebasan berpolitik suatu negara karena kekerasan bertentangan dengan tujuan PBB dalam melakukan kerjasama Internasional.

5. Tugas pembantuan

Semua negara anggota harus membantu PBB dalam tindakan yang selaras dengan piagam PBB. Semua anggota memberikan bantuan apa saja yang diperlukan oleh PBB dan dijalankan sesuai ketentuan yang telah tercantum dalam piagam.

6. Pengendalian

PBB akan berupaya menjaga serta menjamin bahwa negara yang bukan anggota PBB juga akan bertindak selaras dengan piagam PBB untuk sekedar mendukung dan mempertahankan perdamaian.

7. Menjamin kebebasan

PBB tidak akan ikut campur dalam masalah dan pengaturan rumah tangga negara masing-masing anggota, dan PBB tidak dibenarkan melakukan pemaksaan terkait bagaimana menyelesaikan masalah dalam negara anggota. Artinya negara anggota masih bisa mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan PBB.

Asas – asas ini telah diterapkan PBB selama berdirinya hingga saat ini beberapa bukti bahwa PBB sebagai organisasi internasional telah mampu dengan komitmen untuk menerapkan asas-asas demi mewujudkan perdamaian dunia.^[2]

Tujuan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa)

Sebagai organisasi internasional yang besar PBB memiliki tujuan dan peran yang sangat penting dalam perwujudan perdamaian dunia. Selain itu pada masa modern kini tujuan PBB juga mencakup kerjasama ekonomi dan sosial internasional berikut penjelasan tujuan Sejarah Berdirinya PBB :

1. Menjaga keamanan dan perdamaian dunia

Sejak awal gagasan pembentukan oragnisasi internasional menitikberatkan pada perwujudan keamanan dan perdamaian dunia yang menjadi tujuan utama PBB. Dalam hal ini PBB akan berupaya dengan semua intrumennya baik dari piga PBB serta dengan memanfaatkan alat kelengkapan PBB seperti Badan/organisasi khusus PBB untuk mendukung tujuan menjaga keamanan dan perdamaian.

2. Memajukan hubungan persaudaraan antar bangsa

PBB memiliki tujuan untuk mempererat, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini didukung dengan adanya Badan PBB yang bernama United Nations Human Rights yang dapat mengkoordinasikan aktivitas perlindungan HAM yang dilakukan oleh sistem PBB.

3. Kerjasama internasional

Dilihat dari Struktur umum PBB terdiri dari lima organ utama yaitu majelis umum (dewan musyawarah utama) yang terdiri dari semua negara anggota yang aktif melakukan musyawarah bersama dalam peruode yang telah ditentukan, Dewan Keamanan, Dewan ekonomi dan sosial, mahkamah internasional, dan dewan perwalian(telah di nonaktifkan). Dari daftar struktur tersebut terdapat Dewan ekonomi Sosial. Baca juga Sejarah koperasi sebagai inovasi sistem perekonomian indonesia.

Pembentukan Dewan Ekonomi Sosial untuk membantu majelis umum mendorong dan membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial interanasional, dan pembangunan. Anggota dari Dewan ekonomi ini ada 54 yang masing-masing dipilih oleh majelis utama selama periode kerja 3 tahun.

Dewan ekonomi memiliki rangkaian tugas untuk menyelidiki dan membuat laporan tentang masalah perekonomian, sosial di seluruh dunia. Setelah melakukan research Dewan ekonomi akan membahas persoalan tersebut bersama negara anggota yang kemudian diusulkan kepada majelis umum, serta melakukan pertemua-pertemuan yang telah menjadi wewenangnya.

Dalam tugas ini Dewan Ekonomi Sosial PBB dibantu oleh badan khusus PBB untuk is isu tertentu seperti :

FAO (Food and Agriculture Organisation)
Organisasi khusus PBB yang menangani permasalahan Pangan dan Pertanian

WHO (World Health Organisation)
Badan khusus PBB yang menangani permasalahan Kesehatan Sedunia.

ILO (International Labour Organisation)
Organisasi Buruh Internasional. Organisasi ini menyelesaikan permasalahan buruh sedunia, termasuk permasalahan besar buruh dunia yang pernah ada hingga saat yaitu pengaturan jam kerja butuh secara manusiawi.

IMF (International Monetary Fund)
Badan Khusus PBB yang menangani masalah Dana Moneter Internasional

IAEA (International Atomic Energy Agency)
Badan Tenaga Atom Internasional

IBRD (International Bank for Reconstrustion and Development)
badan khusus PBB yang berupa Bank Internasional untuk Pembangunan dan Rekonstruksi

UPU (Universal Postal Union)
Perhimpunan Pos dunia

ITU (International Telecommunication Union)
Persatuan Telekomunikasi Internasional

UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees)
Organisasi PBB yang menangani permasalahan para pengungsi

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)
Unesco merupakan Organisasi dibawah naungan PBB yang dibentuk untuk tujuan membuat kemajuan di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan

UNICEF (United Nations Children Fund)
Badan PBB yang menaungi permasalahan anak-anak

GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade)
Badan khusus PBB yang dibuat untuk Persetujuan tentang tarif dan perdagangan

4.Perbantuan Internasional

Tujuan PBB berikutnya yaitu melakukan menyediakan bantuan kamanusiaanapabila terjadi kelaparan, bencana alam, maupun Konflik senjata pada suatu negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya PBB dalam melindungi hak asasi manusia (Hak untuk hidup) serta upaya untuk mewujudkan kerjasama sosial.
Dari daftar tujuan PBB diatas masih sangat relevan dan terlihat banyak sekali peran sentral yang dilakukan PBB dalam upaya menjaga dan mempertahankan perdamaian dunia sampai saat ini. PBB dalam melakukan tugaasnya tidak lepas dari sumbangsih dari para anggota yang telah tergabung PBB.^[2]

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB saat ini terdiri dari lima organ utama, yaitu:

(1) Majelis Umum (dewan musyawarah utama)
(2) Dewan Keamanan (dewan yang membuat beberapa resolusi mengikat mengenai perdamaian, dan keamanan)
(3) Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) (dewan yang mendorong kerjasama dan pembangunan ekonomi sosial internasional)
(4) Sekretariat (yang berfungsi menyediakan studi, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan PBB)
(5) Mahkamah Internasional (badan yudisial utama)
(6) Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Perserikatan Bangsa-Bangsa (tidak aktif semenjak tahun 1994 setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa)

Lima dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa berkedudukan di wilayah internasional di Manhattan, New York City, USA; sedangkan sebuah organ utama PBB yaitu Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda.

Adapun lembaga-lembaga besar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia. Lembaga-lembaga khusus yang berada di bawah Sistem PBB meliputi Grup Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Program Pangan Dunia, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, dan Dana Anak-anak PBB. Petugas terpenting dalam hierarki PBB adalah Sekretaris Jenderal, yang saat ini dijabat oleh Antonio Guterres dari Portugal sejak tahun 2017 , menggantikan Ban Ki Moon dari Korea Selatan. Organisasi-organisasi non-pemerintah dapat memperoleh status konsultatif di ECOSOC dan badan-badan lain untuk berpartisipasi di PBB.

Majelis Umum (General Assembly)

Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari semua negara anggota PBB, majelis bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode dua minggu awal setiap sesi, semua anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh pimpinan dewan. Sidang pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall di London, dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara.

Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal diperlukan dua pertiga suara dari seluruh anggota yang hadir. Contoh masalah penting ini termasuk: rekomendasi tentang perdamaian, dan keamanan; pemilihan anggota untuk badan PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota, dan hal-hal anggaran. Sedang masalah-masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap negara anggota memiliki satu suara. Selain hal-hal persetujuan anggaran, resolusi tidak mengikat pada anggota. Majelis dapat membuat rekomendasi mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian, dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan (Security Council)

Dewan Keamanan ditugaskan untuk menjaga perdamaian, dan keamanan antar negara. Jika organ-organ lain dari PBB hanya bisa membuat 'rekomendasi' untuk pemerintah negara anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25. Keputusan Dewan dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota tetap—Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat—dan 10 anggota tidak tetap, saat ini, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan. Lima anggota tetap memegang hak veto terhadap resolusi substantif tetapi tidak prosedural, dan memungkinkan anggota tetap untuk memblokir adopsi tetapi tidak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi tidak dapat diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara diadakan selama dua tahun masa jabatan dengan negara-negara anggota dipilih oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap bulan.

Sekretariat

Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh dunia. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal adalah menyediakan penelitin, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi, dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih oleh penerapan "standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara geografis.

Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan, dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian, dan keamanan internasional.

Sekretaris Jenderal

(António Guterres)

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertindak sebagai juru bicara de facto dan pemimpin PBB, selama 5 tahun masa jabatan. Sekretaris Jenderal saat ini adalah António Guterres, menggantikan Ban Ki-moon yang masa jabatannya sudah usai pada 1 Januari 2017.

Dibayangkan oleh Franklin D. Roosevelt sebagai "moderator dunia", posisi ini ditetapkan dalam Piagam PBB sebagai "kepala pegawai administrasi" organisasi, namun ternyata Piagam PBB menyatakan juga bahwa tugas Sekretaris Jenderal dapat membawa ke perhatian Dewan Keamanan "setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional". Dengan demikian, Piagam PBB telah memberikan ruang lingkup yang lebih besar untuk posisi aksi jabatan ini di panggung dunia. Posisi ini telah berkembang menjadi peran ganda dari semula seorang administrator organisasi PBB, merangkap pula seorang diplomat dan yang mediator dalam menangani yang sengketa antara negara-negara anggota dan menemukan konsensus dalam menangani isu-isu global.

Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan PBB, setiap anggota yang dapat memveto. Majelis Umum secara teoretis dapat mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tidak tercapai, meskipun sampai sekarang hal ini tidak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Nugroho Wisnumurti (Duta Permanen Indonesia untuk PBB saat itu). Pedoman Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk memilih kandidat. Tidak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tetapi selama bertahun-tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tidak berasal dari salah satu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan.

Mahkamah Internasional (International Court of Justice)

Mahkamah Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama PBB. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional, dan mengatur Pengadilan.

Tujuannya Mahkamah Internasional adalah untuk mengadili dan memutus sengketa antara negara (international) dengan berpedoman dari perjanjian internasional, adat kebiasaan internasional, asas hukum yang berlaku bagi bangsa yang beradab, yurisprudensi dan pendapat-pendapat ahli hukum. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal, dan pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk mendengar kasus-kasus. Mahkamah ini mempunyai 15 orang hakim internasional yang berasal dari 15 negara negara anggota PBB. Para hakim tersebut dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan sembilan tahun.

Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, menjadi markas dari Mahkamah internasional dengan berbagi gedung dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum internasional. Beberapa saat hakim Pengadilan adalah baik alumni atau anggota fakultas mantan Academy tersebut. Sebuah pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mulai beroperasi pada tahun 2002 melalui diskusi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum PBB. Mahkamah ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan perang, dan genosida. ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal personel, dan pendanaan, tetapi beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta Roma, diadakan di PBB. Ada "hubungan perjanjian" antara ICC dan PBB yang mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara sah.

Dewan Ekonomi dan Sosial

Dewan Ekonomi, dan Sosial (ECOSOC) membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, dan sosial internasional, dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun, dan dipilah di antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat minggu. Sejak tahun 1998, ia telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan menteri keuangan yang menduduki komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dilihat terpisah dari badan-badan khusus yang ia koordinasi, fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan, dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif.

Lembaga-lembaga Khusus ECOSOC

Ada banyak organisasi, dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu tertentu dalam ECOSOC. Piagam PBB menyatakan bahwa setiap organ utama PBB dapat membangun berbagai badan khusus untuk memenuhi tugasnya.

Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia. Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan kemanusiaan. Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan, dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat rentan, dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR).

Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Piagam PBB adalah sebuah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945. Piagam PBB disetujui oleh 50 negara anggota asli PBB. Pada tanggal 24 Oktober 1945, Piagam PBB mulai berlaku setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya, yakni China, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya dan merika Serikat serta oleh mayoritas negara penandatangan lainnya.

Awal berlakunya Piagam PBB yaitu 24 Oktober juga ditetapkan sebagai Hari PBB. Piagam PBB mengatur banyak hal mulai dari keanggotaan dan tujuan PBB hingga hak-hak asasi manusia. Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh Amerika Serikat pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB. Secara umum, piagam PBB terdiri dari dua, yakni pembukaan (preambule) serta poin-poin dan isi piagam PBB yang dibagi menjadi tiap bab dan artikel dan terdiri dari beberapa pasal-pasal.

Pembukaan Piagam PBB

KAMI MASYARAKAT PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA BERTEKAD

• menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang, yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terhitung kepada umat manusia, dan
• menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan bangsa-bangsa besar dan kecil, dan
• membangun kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional dapat dipertahankan, dan
• meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar

DAN BERSAMA INI MENYELESAIKAN

•    mempraktekkan toleransi dan hidup bersama dalam damai satu sama lain sebagai tetangga baik, dan
•    menyatukan kekuatan kita untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan
•    memastikan, dengan penerimaan prinsip dan institusi metode, bahwa kekuatan bersenjata tidak boleh digunakan, kecuali untuk kepentingan umum, dan
•    menggunakan mesin internasional untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial bagi semua bangsa,

TELAH MEMUTUSKAN MENGGABUNGKAN USAHA KITA UNTUK MEMENUHI TUJUAN INI

Dengan demikian, Pemerintah kita masing-masing, melalui wakil-wakil yang berkumpul di kota San Francisco, telah menunjukkan kekuatan penuh mereka menjadikan dalam bentuk yang baik dan siap , telah sepakat untuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dan dengan ini mendirikan sebuah organisasi internasional untuk menjadi dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Isi Piagam PBB

Bab I menetapkan tujuan PBB, termasuk ketentuan-ketentuan penting dari menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Bab II mendefinisikan kriteria keanggotaan negara-negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Bab III membahas mengenai Badan-Badan yang ada pada PBB
Bab IV membahas mengenai Majelis Umum PBB
Bab V membahas mengenai Dewan Keamanan PBB
Bab VI membahas penyelesaian pertikain Pasifik
Bab VII membahas mengenai tindakan yang berhubungan dengan ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi
Bab VIII memungkinkan pengaturan regional untuk memelihara perdamaian dan keamanan di wilayah mereka sendiri
Bab IX membahas kerjasama internasional di bidang ekonomi dan sosial
Bab X membahas mengenai Dewan Ekonomi dan Sosial
Bab XI membahas pernyataan tentang wilayah perwalian
Bab XII membahas tentang sistem perwalian internasional
Bab XIII membahas tentang Dewan Perwalian internasional
Bab XIV membahas tentang Mahkamah Internasional
Bab XV membahas tentang sekretariat PBB
Bab XVI membahas tentang ketentuan-ketentuan lainnya
Bab XVII membahas tentang ketentuan-ketentuan keamanan peralihan
Bab XVIII membahas tentang kemungkinan perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi
Bab XIX membahas tentang ratifikasi dan penandatanganan piagam. ^[3]

Tujuan Lain Pembentukan PBB

1. Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan

2.Sosial dan pembangunan ekonomi

PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk bantuan hibah teknis di dunia. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria merupakan lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin.^[4]
PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, harapan hidup, dan faktor lainnya.

Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara anggota PBB untuk mencoba mencapai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000.

Sasaran Pembangunan Milenium :

•    memberantas kemiskinan ekstrem, dan kelaparan;
•    mencapai pendidikan dasar universal;
•    mempromosikan kesetaraan gender, dan memberdayakan perempuan;
•    mengurangi angka kematian anak;
•    meningkatkan kesehatan ibu;
•    memerangi HIV / AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;
•    menjamin kelestarian lingkungan; dan
•    mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.^[5]

3. Mandat

Indonesia Empat Kali Menjadi Anggota Dewan Keamanan

Dalam pemungutan suara Majelis Umum PBB yang dilangsungkan di New York, Jumat (8/6/2018), Indonesia mendapat 144 suara dari 193 negara anggota PBB.
Keberhasilan Indonesia menjadi wakil Asia Pasifik duduk di lembaga paling bergengsi di PBB itu merupakan keempat kali sejak menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Bersama dengan Afrika Selatan, Republik Dominika, Jerman dan Belgia, Indonesia akan menjalankan tugas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk tahun 2019 dan 2020.

Setiap kandidat negara memerlukan sedikitnya dua pertiga dari total suara yang masuk untuk dapat menempati kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
Ada 190 dari total 193 anggota PBB memberikan suaranya dalam pemilihan kali ini. Setiap kandidat negara mewakili regional masing-masing. Indonesia dan Maladewa bersaing untuk menjadi wakil kawasan Asia Pasifik.

Indonesia akhirnya terpilih setelah unggul dari Maladewa yang hanya memperoleh 46 suara. Setiap regional memiliki aturan tersendiri dalam menentukan kandidat negara untuk maju dalam pemilihan anggota Dewan Keamanan. Uni Afrika sepakat kali ini memberikan kursinya di Dewan Keamanan pada Afrika Selatan dan dalam pemungutan suara mendapat 183 suara.

Republik Dominika juga menjadi kandidat untuk wilayah Amerika Latin melalui konsensus dan memperoleh 184 suara dalam voting Majelis Umum PBB.
Sementara Jerman yang mendapat 184 suara dan Belgia dengan 181 suara menjadi wakil dari wilayah Eropa Barat.
Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara anggota, yang terbagi menjadi lima negara anggota tetap, yakni AS, Inggris, Perancis, China dan Rusia, serta 10 negara anggota tidak tetap.

Untuk negara anggota tidak tetap dipilih masing-masing lima negara setiap tahunnya melalui pemungutan suara Majelis Umum PBB dan akan menjabat selama dua tahun.
Sebelum menjalankan tugasnya, masing-masing negara terpilih akan mendapatkan pelatihan intensif mengenai protokol dan kebiasaan Dewan Keamanan.
Duta besar dari masing-masing negara terpilih akan memimpin dewan untuk jangka waktu satu bulan selama mandat mereka. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota DK PBB untuk masa jabatan 2019 sampai 2020 mendatang merupakan yang kali keempat. Jika merujuk kepada situs PBB, Merah Putih pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap untuk masa bakti 1973 sampai 1974 bersama Kenya, Peru, Australia, dan Austria.

Kemudian terpilih kembali untuk periode 1995 sampai 1996 bersama dengan Botswana, Honduras, Jerman, serta Negeri "Pizza" Italia. Kemudian, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk masa bakti 2007-2008 bersama Afrika Selatan, Panama, Belgia, dan Italia. Sebelumnya, Indonesia menjadi anggota tidak tetap bersama dengan Afrika Selatan, Republik Dominika, Jerman, dan Belgia. ^[6]

 

DAFTAR PUSTAKA:

1. Hasan, Rizki Akbar. 2018. 5 Isu Krusial yang Akan Dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB 2018. liputan6.com

2. Aliviya. 2018. Sejarah Berdirinya PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Paling Lengkap. sejarahlengkap.com

3. Zakky. 2018. Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)-Sejarah dan Isi Piagam. zonareferensi.com

4. Muravchik, Joshua. 2005. The Future of the United Nations: Understanding the Past to Chart A Way Forward I. BBC News.

5. Reddy, Shravanti. 2002. "Watchdog Organization Struggles to Decrease UN Bureaucracy". Washington Post.

6. Turnip, Tariden. 2018. 68 Tahun jadi Anggota PBB, Indonesia Empat Kali Anggota Dewan Keamanan. tribunnews.com